Persediaan Barang: Metode Fisik dan Perpetual

Persediaan adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual kembali atau diproses kembali. Persediaan merupakan aset dan merupaka n unsur aktiva lancar dalam neraca. Terdapat macam-macam persediaan barang:

1. Barang yang tersedia untuk dijual ( barang dagang/barang jadi)


2. Barang yang masih dalam proses produksi untuk diselesaikan, kemudian dijual (barang dalam proses/pengolahan )


3. Barang yang akan digunakan untuk produksi barang­ barang jadi yang akan dijual ( bahan baku dan bahan pembantu ) dalam kegiatan normal perusahaan.

Sifat-sifat persediaan diantaranya; biasanya merupakan aktiva lancar dengan perputaran < 1 tahun, merupakan jumlah yang besar dan memiliki pengaruh besar terhadap perubahan neraca dan laporan laba rugi. Memperhatikan sifat persediaan maka pada akhir periode akuntansi selalu dilakukan pemeriksaan persedian dengan tujuan mencocokkan pencatatan dengan jumlah barang digudang, kegiatan ini kita kenal dengan istilah STOCK OPNAME.

Metode Pencatatan Akuntansi Persediaan

Secara umum terrbagi 2 (dua), Metode Fisik dan Metode Perpetual. Kedua metode ini memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Penjelasan tentang kedua metode ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Fisik

Pada system ini, Harga Pokok Penjualan ( cost of goods sold ) baru dihitung dan dicatat pada akhir periode akuntansi. Cara yang dilakukan adalah dengan menghitung kuantitas barang yang ada di gudang di setiap akhir periode, kemudian mengalikanya dengan harga pokok per unitnya. Dengan cara ini maka jumlahnya, baik pisik maupun harga pokoknya, tidak dapat diketahui setiap saat. Konsekuensinya, jumlah barang yang hilang tidak dapat dideteksi oleh system ini.

2. Metode Perpetual

Dalam system perpetual, perubahan jumlah persediaan ( fisik maupun rupiah ) dimonitor setiap saat. Caranya dengan menyediakan kartu persediaan untuk setiap jenis persediaan. Apabila ada selisih dalam pencatatan persediaan maka pada jurnal dicatat sebagai selisih pencatatan persediaan.

Perbedaan pencatatan transaksi persediaan barang pada metode fisik dan perpetual secara rinci pada tabel berikut:

Perbedaan Metode Fisik dan Perpetual

TRANSAKSI	METODE FISIK	METODE PERPETUAL
Pembelian	PembelianUtang Dagang/Kas	Persediaan barangUtang dagang/Kas
Pembayaran Biaya Angkut Pembelian	Beban Angkut PembelianKas	Persediaan barang dagangKas
Penjualan	Kas/Piutang DagangPenjualan	Kas/Piutang DagangPenjualan (Menurut harga Jual) Harga Pokok Penjualan Persediaan barang dagang (Menurut harga pokok)
Retur Pembelian & PH	Utang Dagang/KasRetur Pembelian & PH	Utang dagang/KasPersediaan barang dag
Retur Penjualan & PH	Retur Penjualan & PHKas/Piutang Dagang	Retur Penjualan & PHKas/Piutang (Menurut Harga jual) Persediaan barang dagang HPP (Menurut Harga Pokok/perolehan)
Pembayaran utang dalam periode/masa potongan	Utang DagangPotongan Pembelian Kas	Utang DagangPotongan Pembelian Kas
Penerimaan piutang dalam periode/masa potongan	KasPotongan Penjualan Piutang Dagang	KasPotongan Penjualan Piutang Dagang
Pembayaran biaya angkut penjualan	Beban angkut penjualanKas	Beban angkut penjualanKas
Perhitungan HPP	HPPPersediaan awal Pembelian Beban angkut pembelian Retur pembelian & PH Potongan Pembelian Pembelian bersih Barang Siap untuk dijual Persediaan akhir HPP	HPP akan dihitung berdasarkan kartu persediaan barang
Penyesuaian Persediaan akhir	Iktisar L/RPersediaan barang dag Persediaan barang dag Ikhtisar L/R	Tidak perlu penyesuaian kecuali jika terdapat koreksi yang perlu disesuaiakan

Share:

Penerbitan Uang Rupiah Baru

Pengeluaran uang Rupiah emisi baru oleh Bank Indonesia diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No.6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah. Adapun pengaturan pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur No.6/7/PDG/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Manajemen Pengedaran Uang serta Surat Edaran Intern No.7/84/INTERN tanggal 28 Oktober 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluarakn Uang Rupiah Baru.
Beberapa tahap dalam pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah emisi baru adalah sbb:
1. Perencanaan Pengeluaran Uang Rupiah Baru
Persetujuan rencana pengeluaran uang Rupiah baru dilakukan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG). Dalam rangka pengeluaran uang Rupiah baru, Bank Indonesia melakukan kajian dengan mempertimbangkan antara lain tingkat pemalsuan, nilai intrinsik, masa edar suatu pecahan uang, dan/atau kebutuhan masyarakat.
2. Desain dan Spesifikasi Uang
Desain dan spesifikasi uang disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia, sedangkan pelaksanaan penyusunan desain uang diputuskan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang pengedaran uang. Pada tahap ini, penyusunan desain uang dilakukan dengan cara (1) bekerjasama dengan perusahaan pencetakan uang atau pemasok uang, atau (2) melalui
sayembara yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk.
3. Pencetakan Uang
Desain beserta spesifikasi uang yang telah disetujui Gubernur Bank Indonesia akan dibuatkan contoh cetak uang oleh perusahaan percetakan uang atau pemasok uang. Contoh cetak uang berbentuk 1 (satu) lembar uang kertas dan lembaran utuh atau 1 keping uang logam yang akan menjadi acuan cetak bagi perusahaan percetakan uang atau pemasok uang. Pada contoh cetak uang tersebut dilengkapi pula dengan uraian teknis uang yang disetujui Direktur Direktorat Pengedaran Uang.
4. Penerbitan Ketentuan
Setiap pengeluaran uang Rupiah baru didasarkan pada ketentuan berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Intern (SE Intern). PBI mengenai pengeluaran dan pengedaran uang baru tersebut memuat antara lain macam uang, harga uang, ciri uang dan tanggal berlakunya uang sebagai alat pembayaran yang sah, sedangkan SE Intern mengatur mengenai tanggal pengeluaran dan pengedaran uang, pengiriman uang, serta tatacara pembukuan dan pencatatannya.
5. Sosialisasi dan Edukasi Uang Baru
Sebelum uang Rupiah baru dikeluarkan dan diedarkan, Bank Indonesia melakukan sosialisasi dan edukasi uang baru kepada masyarakat, melalu i konferensi pers, pelatihan kepada kasir Bank Indonesia, perbankan, dan pihak terkait lainnya, penyebaran pengumuman dalam bentuk poster, serta penyebaran informasi mengenai ciri-ciri keaslian uang dalam bentuk leaflet, brosur, VCD, atau bentuk publikasi lainnya.

Share:

Perkembangan Konvergensi PSAK ke IFRS

Sesuai dengan roadmap konvergensi PSAK ke IFRS (International Financial Reporting Standart) maka saat ini Indonesia telah memasuki tahap persiapan akhir (2011) setelah sebelumnya melalui tahap adopsi (2008 – 2010). Hanya setahun saja IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menargetkan tahap persiapan akhir ini, karena setelah itu resmi per 1 Januari 2012 Indonesia menerapkan IFRS.

Berikut saya sajikan sasaran konvergensi PSAK ke IFRS yang direncanakan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI:

Tahap Adopsi (2008 – 2010)	Tahap Persiapan Akhir (2008 – 2010)	Tahap Implementasi (2008 – 2010)
Adopsi seluruh IFRS ke PSAK	Penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan	Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap
Persiapan infrastruktur yang diperlukan	Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS	Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif
Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku

Jika kita bandingkan antara semua standar akuntansi yang dimiliki Indonesia dengan IFRS, dengan jelas kita temukan perbedan kuantitas sebagai berikut:

PSAK	IFRS
43 Standards (PSAK) 8 Syari’ah Standard 11 Interpretation (ISAK) 4 Technical Bulletins 1 SAK ETAP (Entitas tanpa akuntanbilitas publik/UKM)	37 Standards - 8 IFRS - 29 IAS 27 Interpretation 16 IFRIC Interpretation 11 SIC

Di Indonesia juga masih terdapat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang masih mengacu pada PSAK lama. Kemungkinan besar setelah konvergensi PSAK ke IFRS akan menyusul perubahan pada SAP.

Tidak semua standar IFRS tersebut diatas dicontek habis dan dirubah menjadi PSAK, itulah mengapa IAI memilih konvergensi dari para adaption dan adoption. Sedikit gambaran saja untuk membedakan ketiga istilah tersebut saya jelaskan dalam tabel berikut:

Perbedaan	Adaption	Convergence	Full Adoption
Arti harafiah	Adaptasi/Penyelarasan	Pertemuan pada suatu titik	Adopsi/pemakaian
Standart akuntansi	Membuat standar yang benar benar baru	Membuat standar baru dengan mempertimbangkan keadaan yang berlaku	Mentranslet standar lama menjadi standar baru
Contoh Negara	Indonesia sebelum IFRS	Indonesia setelah 2012	Australia, Hongkong

Mengutip pernyataan Prof Indra Wijaya dalam orasi ilmiah pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, beliau mengatakan: “Indonesia mengadopsi secara penuh seperti Australia sangat tidak mungkin, adopsi yang mungkin adalah Mengadopsi IFRS berkarakteristik Indonesia yang lebih bersifat taylor-made namun memenuhi kebutuhan internasional serta dapat melepaskan diri dari tekanan dunia internasional”. Pernyataan itulah yang lebih tepat menjelaskan istilah konvergensi bagi Indonesia.

Berikut saya sajikan perkembangan konvergensi PSAK ke IFRS sampai dengan saat ini:

PSAK/ISAK yang berlaku efektif 2008 -2010

No	PSAK/ISAK	Ref	Issued	Effective Date
1	PSAK 13 Properti Investasi	IAS 40	2007	1-Jan-08
2	PSAK 16 Aset Tetap	IAS 16	2007	1-Jan-08
3	PSAK 30 Sewa	IAS 17	2007	1-Jan-08
4	PSAK 14 Persediaan	IAS 2	2008	1-Jan-09
5	PSAK 26 Biaya Pinjaman	IAS 23	2008	1-Jan-10
6	PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan	IAS 32	2006	1-Jan-10
7	PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	IAS 39	2006	1-Jan-10
8	ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa dan Pembahasan Lebih Lanjut Ketentuan Transisi	IFRIC 4	2007	Sep-10

PPSAK (Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)/ISAK yang berlaku efektif 2008 -2010

No	PSAK/ISAK		Issued	Effective Date
1	PPSAK No.1	Pencabutan: PSAK 32: Akuntansi Kehutanan PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol	2009	1-Jan-10
2	PPSAK No.2	Pencabutan: PSAK 41: Akuntansi Waran PSAK 43: Akuntansi Anjak Piutang	2009	1-Jan-10
3	PPSAK No.3	Pencabutan: PSAK 54: Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah	2009	1-Jan-10
4	PPSAK No.4	Pencabutan: PSAK 31: Akuntansi Perbankan PSAK 43: Akuntansi Perusahaan Efek	2009	1-Jan-10
5	PPSAK No.5	Pencabutan: ISAK 06: Interpretasi atas Par.12 dan 16 PSAK 55 (1999) Tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing	2009	1-Jan-10

PSAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2011

No	PSAK	Ref
1	PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan	IAS 1 Presentation of Financial Statement
2	PSAK 2 Laporan Arus Kas	IAS 7 Statement of Cash Flow
3	PSAK 3 Laporan Keuangan Interim	IAS 34 Interim Financial Reporting
4	PSAK 4 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri	IAS 27 Consolidated and Separated Financial Statement
5	PSAK 5 Segen Operasi	IFRS 8 Segment Reporting
6	PSAK 7 Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi	IAS 24 Related Party Disclosures
7	PSAK 12 Bagian Partisipasi Dalam Ventura Bersama	IAS 31Interest in Joint Ventures
8	PSAK 15 Investasi Pada Entitas Asosiasi	IAS 28 Investment in Associates
9	PSAK 19 Aset Tak Berwujud	IAS 38 Intangible Assets
10	PSAK 22 Kombinasi Bisnis	IFRS 3 Business Combination
11	PSAK 23 Pendapatan	IAS 18 Revenue
12	PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi & Kesalahan	IAS 8 Accounting Policies, Change in Accounting Estimated and Errors
13	PSAK 48 Penurunan Nilai Aset	IAS 36 Impairment of Assets
14	PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontijensi & Aset Kontijensi	IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities
15	PSAK 58 Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual & Operasi yang Dihentikan	IFRS 5 Non-current Assets Held for sale and Discontinued Operations

ISAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2011

No	ISAK	Ref
1	ISAK 7 Konsoliasi Entitas Bertujuan Khusus	SIC 12 Consolidation – Special Purposes Entities
2	ISAK 9 Perubahan Atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi & Liabilitas Serupa	IFRIC 1 Change in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
3	ISAK 10 Program Loyalitas Pelanggan	IFRIC 13 Customer Loyalty Programs
4	ISAK 11 Distribusi Aset Non Kas Kepada Pemilik	IFRIC 17 Distributions of Non-Cash Assets to Owners
5	ISAK 12 Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer	SIC 13 Jointly Controlled Entities – Non Monetary Contributions by Venturers
6	ISAK 14 Aset Tak Berwujud: Biaya Situs Web	SIC 32 Intangible Assets – Web Site Costs

PSAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2012

No	PSAK	Ref
1	PSAK 8 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca	IAS 10 Event After Balance Sheet Date
2	PSAK 10 Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing	IAS 21 The Effect of Change in Foreign Exchange Rates
3	PSAK 34 Akuntansi Kontrak Konstruksi	IAS 11 Construction Contact
4	PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan	IAS 12 Income Taxes
5	PSAK 24 Imbalan Kerja	IAS 19 Employee Benefit
6	PSAK 18 Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya	IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
7	PSAK 56 Laba per Saham	IAS 33 Earnings per Share
8	PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham	IFRS 2 Share-based payment
9	PSAK 28 Akuntansi Akuntansi Kerugian	IFRS 4 Insurance Contract
10	PSAK 36 Akuntansi Akuntansi Jiwa
11	PSAK 29 Akuntansi Minyak dan Gas Bumi	IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
12	New PSAK (ED PSAK 60)	IFRS 7 Financial Instrument: Disclosure
13	New PSAK (ED PSAK 61)	IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Grant
14	New PSAK (ED PSAK 63)	IAS 29 Financial Reporting in Hyper Inflationary
15	New PSAK	IAS 41 Agriculture

ISAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2012

No	PSAK	Ref
1	ISAK 13 Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri	IFRIC 16 Hedges of Net Investment in a Foreign Operation
2	ED ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa	IFRIC 12 Service Concession Arrangements
3	ED ISAK 15 PSAK 24 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya	IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on a Defined benefit Asset, Minimum Funding Requirement and their Interaction
4	ED ISAK 17 Laporan keuangan Interim dan penurunan Nilai	IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment

PSAK akan dicabut, dikaji dan direvisi berlaku efektif per 1 Januari 2012

No	PSAK	Ref
1	PSAK 21 Ekuitas	Akan dicabut
2	PSAK 27 Akuntansi Koperasi	Akan dicabut
3	PSAK 38 Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Masih dikaji
4	PSAK 44 Aktivitas pengembangan Real Estat	Masih dikaji, kemungkinan diganti IFRIC 15
5	PSAK 51 Kuasi Reorganisasi	Masih dikaji
6	PSAK 45 Akuntansi Entitas Nirlaba	Direvisi
7	PSAK 47 Akuntansi Tanah	Masih dikaji
8	PSAK 39 Akuntansi Kerjasama Operasi	Masih dikaji

Sumber : Harry Andrian Simbolon, SE., M.Ak., QIA dikutip dari http://akuntansibisnis.wordpress.com/2011/01/06/perkembangan-konvergensi-psak-ke-ifrs/ diakses 12 Maret 2011

Share: